E-Procurement

Rendra Setyadiharja

Deskripsi ebook

Sinopsis Buku: Buku ini membahas secara mendalam tentang E-Procurement (Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik), yang merupakan salah satu instrumen penting dalam pemerintahan modern untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dalam konteks ini, buku menjelaskan tantangan, peluang, dan perkembangan E-Procurement di Indonesia, khususnya sejak penerapan kebijakan pada tahun 2008 melalui INAPROC (Indonesian Public Procurement Portal). Buku ini juga memperkenalkan peran hukum dalam pengadaan elektronik, khususnya dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang menjadi dasar hukum untuk melindungi ciptaan dan hak terkait dalam proses digitalisasi pengadaan. Di dalamnya dijelaskan bahwa E-Procurement tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga dengan pengelolaan regulasi dan penerapan standar hukum yang memastikan keamanan dan keterbukaan dalam proses pengadaan. Selain itu, buku ini menyajikan data dan analisis mengenai perkembangan E-Procurement di Indonesia, termasuk pertumbuhan jumlah sistem penyedia, layanan, cakupan provinsi, serta jumlah tender yang diterbitkan melalui platform digital. Buku ini menjadi referensi yang bermanfaat bagi para akademisi, praktisi pemerintahan, dan pelaku e-government yang ingin memahami dinamika pengadaan barang/jasa secara elektronik di Indonesia. Dengan pendekatan yang ilmiah dan terstruktur, buku ini memberikan wawasan komprehensif tentang bagaimana E-Procurement dapat menjadi alat untuk mencegah korupsi, meningkatkan kualitas pengadaan, dan mendukung transisi menuju pemerintahan yang lebih modern dan transparan.

Sinopsis ebook

E procurement merupakan instrument penting untuk mencegah korupsi anggaran dalam pengadaan barang dan jasa Indonesia telah melaksanakan proyek e procurement sejak tahun 2008 berdasarkan Keputusan Presiden Presiden telah menetapkan agar semua kementerian dan pemerintah daerah harus mematuhi untuk pengadaan mereka melalui mekanisme e procurement Namun sampai 2012 tahun fiskal penelitian ini ditemukan bahwa hanya sekitar 10 26 pengadaan dari anggaran pemerintah instansi pusat termasuk kementerian dan 21 10 dari anggaran pengadaan pemerintah daerah yang pengadaannya melalui e procurement E Procurement telah dimulai diimplementasikan pada tahun 2008 yang didukung dengan Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah Secara eksplisit aturan tersebut mengatur pengadaan dengan eprocurement ditambah dengan Instruksi Presiden No 17 diinstrusikan pada bulan Desember semua Kementerian dan Lembaga harus melakukan pengadaan barang dan jasa dengan eprocurement Sebanyak 75 dari APBN dan 40 dari APBD Untuk mengakselerasikan sistem e procurement di Indonesia pemerintah mendirikan sebuah lembaga yang disebut dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik LPSE Unit ini sebenarnya adalah sebuah unit kerja yang dibentuk oleh Kementerian Lembaga Perguruan Tinggi Badan Usaha Milik Negara dan pemerintah lokal untuk melayani ULP yang akan melaksanakan pengadaan elektronik Unit ini tidak memiliki kewenangan untuk mendirikan ULP akan ditetapi bekerja sama dengan ULP terdekat Buku ini sangat penting bagi peminat kajian e government karena e procurement itu sendiri merupakan aktualisasi nyata dari sistem e government Selain itu penting juga bagi peminat kajian manajemen pengadaan baik bagi akademisi mahasiswa pemerintah dan juga tentunya penting juga bagi penyedia barang dan jasa yang bergelut dengan sistem e procurement

Setelah membeli, anda dapat membaca konten tersebut melalui aplikasi-aplikasi di bawah ini: