Dinamika Ilmu Administrasi Publik
Prof. Dr. Miftah Thoha, M.PA.Deskripsi ebook
Sinopsis Buku: Dinamika Ilmu Administrasi Publik Buku ini membahas perkembangan dan dinamika ilmu administrasi publik dalam konteks reformasi dan demokratisasi di Indonesia. Penulis, Prof. Dr. Miftah Thoha, M.PA., menjelaskan peran dan evolusi ilmu administrasi publik sejak masa reformasi, termasuk pengaruh undang-undang yang relevan seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Buku ini juga mengupas peran birokrasi dalam sistem pemerintahan demokratis, keterbukaan, transparansi, serta hubungan antara partai politik dan birokrasi. Selain itu, buku ini menyajikan perspektif teori ilmu administrasi publik dari yang klasik hingga kontemporer, serta memberikan refleksi tentang praktik-praktik administrasi publik di masa kini. Buku ini merupakan kumpulan tulisan opini penulis yang terbit di berbagai media cetak, seminar, dan kuliah, yang menggambarkan tantangan dan peran ilmu administrasi publik dalam pembangunan bangsa.
Sinopsis ebook
Ilmu adminsitrasi publik itu bisa dibicarakan dari perspektif teoretis keilmuan sampai pada perspektif dinamika praktika dalam kegiatan Perspektif keilmuan membahas konsep teori yang digunakan untuk menjelaskan kaitan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya Perspektif teori dijadikan sebagai landasan untuk memperkuat penjelasan dan pandangan perspektif berikutnya Kali ini saya kumpulkan tulisan tulisan opini saya di media cetak koran media seminar dan cuplikan dari kuliah kuliah yang pernah saya sampaikan beberapa tahun terakhir ini Sebagian besar tulisan itu membahas ungkapan masalah praktik ilmu administrasi negara atau publik yang terjadi saat itu Praktik ilmu ini semenjak di era Reformasi era dikala pemerintahan demokrasi dijalankan maka keterbukaan dan perbedaan pendapat dijaga dan dihargai Maka keterbukaan menjadi warna dan wajah dari sistem pemerintahan dan administrasi publik kita Di era Reformasi ini koridor demokrasi dibuka dengan ditetapkannya Undang Undang No 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers Saya pun memanfaatkan dengan menulis di media cetak koran untuk menyarankan beberapa praktik suatu sistem pemerintahan yang baik menurut konsep teori yang dikembangkan di dunia pendidikan tinggi Koridor keterbukaan demokrasi itu lebih tajam lagi transparansinya ketika pada tahun yang sama ditetapkannya undang undang politik yang terdiri dari tiga undang undang yakni undang undang berdirinya partai politik Undang Undang No 2 Tahun 1999 undang undang penyelenggaraan pemilu Undang Undang No 3 Tahun 1999 dan undang undang susunan kedudukan MPR DPR DPD dan DPRD Undang Undang No 4 Tahun 1999 Mulai saat itu hubungan partai politik dan birokrasi pemerintah tersirat warna wajah birokrasi pemerintah yang lebih didominasi politik daripada warna asli birokrasi yang profesional kompetensi dan ahli sesuai dengan bidang masing masing