Desentralisasi Asimetris dalam NKRI, kajian terhadap daerah istimewa, daerah khusus dan otonomi khusus
DR. Ni'matul Huda SH. M HumDeskripsi ebook
Sinopsis Buku: Buku ini membahas secara mendalam kajian tentang berbagai bentuk khusus dari daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus. Penulis menguraikan konsep dan implementasi desentralisasi asimetris dalam konteks pemerintahan daerah, yang merupakan upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan otonomi daerah dengan integritas nasional. Buku ini terdiri dari delapan bab yang membahas berbagai kasus daerah khusus di Indonesia. Bab pertama menjelaskan konsep dan dasar hukum dari otonomi khusus, termasuk UU No. 21 Tahun 2001 dan UU No. 11 Tahun 2006. Bab berikutnya mengkaji sejarah dan perkembangan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta, serta posisi khusus Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam bab ketujuh, penulis membahas perjalanan sejarah otonomi khusus di Aceh, termasuk dampak dari Kesepakatan Helsinki dan pengesahan UU No. 11 Tahun 2006. Bab terakhir menyoroti tantangan dan problematika dalam penerapan otonomi khusus di Papua, yang tidak sepenuhnya mampu menyelesaikan konflik dan kebutuhan asasi masyarakat setempat. Selain itu, buku ini juga menggambarkan kegagalan tawaran otonomi khusus di Timor Timur yang akhirnya ditolak oleh rakyat, yang memicu pemisahan dari NKRI. Dengan pendekatan akademis dan analitis, buku ini memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI, serta upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan otonomi daerah dalam rangka menjaga stabilitas nasional.
Sinopsis ebook
Sinopsis Buku: Buku ini membahas secara mendalam kajian tentang berbagai bentuk khusus dari daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus. Penulis menguraikan konsep dan implementasi desentralisasi asimetris dalam konteks pemerintahan daerah, yang merupakan upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan otonomi daerah dengan integritas nasional. Buku ini terdiri dari delapan bab yang membahas berbagai kasus daerah khusus di Indonesia. Bab pertama menjelaskan konsep dan dasar hukum dari otonomi khusus, termasuk UU No. 21 Tahun 2001 dan UU No. 11 Tahun 2006. Bab berikutnya mengkaji sejarah dan perkembangan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta, serta posisi khusus Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam bab ketujuh, penulis membahas perjalanan sejarah otonomi khusus di Aceh, termasuk dampak dari Kesepakatan Helsinki dan pengesahan UU No. 11 Tahun 2006. Bab terakhir menyoroti tantangan dan problematika dalam penerapan otonomi khusus di Papua, yang tidak sepenuhnya mampu menyelesaikan konflik dan kebutuhan asasi masyarakat setempat. Selain itu, buku ini juga menggambarkan kegagalan tawaran otonomi khusus di Timor Timur yang akhirnya ditolak oleh rakyat, yang memicu pemisahan dari NKRI. Dengan pendekatan akademis dan analitis, buku ini memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI, serta upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan otonomi daerah dalam rangka menjaga stabilitas nasional.