Desentralisasi Asimetrik dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia Format Pengaturan Asimetrik: Yogyakarta, Aceh, dan Papua

Deskripsi Buku

uku ini diangkat dari disertasi penulis yang menyajikan sedikitnya 7 tujuh elemen dasar pemerintahan daerah yang merupakan pilar pilar utama dari setiap perubahan model pola dan bentuk pemerintahan daerah baik desentralisasi otonomi maupun desentralisasi asimetrik Ketujuh elemen dalam studi ini dipakai sebagai tools untuk mempertajam persoalan asimetrik dari segi substansinya dan bukan dari judul atau besarannya saja sehingga tujuan akhir dari kebijakan asimetrik yang diberikan kepada Yogyakarta Aceh dan Papua dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta pencapain tujuan demokrasi dan demokratisasi untuk tetap menjaga dan merawat kemajemukan dan keberagaman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI Substansi dari ketujuh elemen dasar pemerintahan daerah dibahas secara mendalam oleh Penulis dengan pendekatan hukum tata negara hukum adminitrasi negara dan pendekatan sejarah perkembangan perundang undangan pemerintahan daerah di Indonesia melalui studi doktrinal dan studi empirik di Yogyakarta Aceh dan Papua uku ini diangkat dari disertasi penulis yang menyajikan sedikitnya 7 tujuh elemen dasar pemerintahan daerah yang merupakan pilar pilar utama dari setiap perubahan model pola dan bentuk pemerintahan daerah baik desentralisasi otonomi maupun desentralisasi asimetrik Ketujuh elemen dalam studi ini dipakai sebagai tools untuk mempertajam persoalan asimetrik dari segi substansinya dan ...bukan dari judul atau besarannya saja sehingga tujuan akhir dari kebijakan asimetrik yang diberikan kepada Yogyakarta Aceh dan Papua dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta pencapain tujuan demokrasi dan demokratisasi untuk tetap menjaga dan merawat kemajemukan dan keberagaman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI Substansi dari ketujuh elemen dasar pemerintahan daerah dibahas secara mendalam oleh Penulis dengan pendekatan hukum tata negara hukum adminitrasi negara dan pendekatan sejarah perkembangan perundang undangan pemerintahan daerah di Indonesia melalui studi doktrinal dan studi empirik di Yogyakarta Aceh dan Papua

Style

Detail Buku