Dekonstruksi Hukum Pengawasan
Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H.Deskripsi ebook
Sinopsis Buku: Buku ini membahas secara mendalam tentang kebijakan otonomi daerah dalam konteks reformasi dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Penulis menjelaskan bahwa otonomi daerah bukan hanya sekadar pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, tetapi juga mencakup pengalihan kewenangan dari pemerintahan ke masyarakat. Konsep ini berakar pada prinsip demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan yang harus diwujudkan melalui pemerataan sumber daya dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam buku ini, penulis juga membahas dua konsep penting dalam sistem pemerintahan, yaitu dekonsentrasi dan desentralisasi. Dekonsentrasi merujuk pada pembagian kewenangan secara horizontal dalam birokrasi pemerintahan, sedangkan desentralisasi merupakan pembagian kewenangan secara vertikal antara pusat dan daerah. Kedua konsep ini berperan penting dalam menciptakan iklim pemerintahan yang demokratis, berdasarkan hukum, dan bertanggung jawab. Namun, penulis juga mengingatkan bahwa otonomi daerah memerlukan pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif masyarakat agar tidak menimbulkan otoritarianisme atau penyalahgunaan wewenang. Penulis menyampaikan kekhawatiran bahwa kekuasaan yang tiba-tiba diberikan kepada pemerintah daerah tanpa disertai kesiapan dan pengawasan yang memadai dapat memicu berbagai bentuk penindasan dan pelanggaran hukum yang sebelumnya terjadi di tingkat pusat. Selain itu, buku ini juga membahas pentingnya peran hukum dalam pengawasan pemerintahan daerah, khususnya dalam mengamankan prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang transparan serta akuntabel. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kebijakan otonomi daerah dapat menjadi titik balik (turning point) dalam pengembangan demokrasi lokal yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Sinopsis ebook
Wacana restrukturisasi reformasi birokrasi supremasi konstitusi tidak henti henti terus digulirkan ditengah tengah keringnya kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintah yang dinilai kurang begitu amanah gak tau diri dan terlampau ambisi lebih ekstrim lagi jika dijuluki sebagai Republik Kebohongan Negeri pada Bedebah atau Negeri Pemimpi Berbagai julukan tersebut tentunya tidak begitu saja keluar dari mulut mereka yang geram dengan situasi dan konsidi saat ini melainkan karena melihat serentetan fakta yang terjadi Lemahnya sistem pengawasan dan terlalu menjamurnya para parat yang inkompetensi dalam mengatur menjalankan dan melayani rakyat sang pemberi mendat sejati Hal ini terbukti dengan kesemrawutan disana sini tidak hanya dari segi aspek pengawasan evaluasi yang menjadi biang keladi akan tetapi yang lebih membahayakan lagi adalah rusaknya moral dan devisit keimanan sehingga banyak tragedi yang mencederai nurani Tidak kurang teori dan konsepsi selalu menjadi topik perdebatan dikalangan elit akademisi dan praktisi atas dalil untuk merekonstruksi dan memberikan alternatif solusi atau sekedar resolusi basa basi Pertanyaannya apakah ada korelasi yang signifikan antara teori yang di desain untuk membangun sistem tanpa dilandai dengan aksi moral force akan berjalan dengan baik atau sebaliknya malah dikebiri dan lama kelamaan mati suri Buku ini tidak hanya mengajak untuk berkontemplasi tentang hakikat negeri akan tetpai juga mengupas berbagai diskursus seputar distirsi tentang lemahnya pengawasan sekaligus mendekonstruksi dan memberikan alternatif solusi dengan berbagai model pendeketan filsafati Oleh sebab itu buku yang berjudul Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah The Turning Point of Local Autonomy tidak hanya penting dan perlu dikonsumsi oleh mereka para penstudi akademisi cendekiawan cendekiawati praktisi polisi kiai santri dan bahkan bagi yang gemar bersembunyi di balik kostum inkompetensi birokrasi sehingga perlu untuk menggali kedalaman makna yang tersaji sebagai referensi Selamat membaca dan mengkritisi