Colaborative governance: model kolaborasi antar stakeholder dalam pengelolaan sungai/parit sebagai batas daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya

Dr. Zulkarnaen; Drs. Abdul Rahim, M.Si

Deskripsi ebook

Sinopsis Buku: Buku ini membahas tentang pengelolaan parit/sungai sebagai batas alam antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, dengan pendekatan *collaborative governance*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, terutama dalam konteks kota yang berkembang pesat dan berbatasan dengan daerah lain. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, penelitian ini dirancang untuk menggali potensi kerja sama antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta, dalam upaya pengelolaan parit/sungai secara kolaboratif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang melibatkan lokasi penelitian di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi dinamika partisipasi dan tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang bersifat lintas batas. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pentingnya pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan wilayah perbatasan, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan parit/sungai sebagai batas alam. Buku ini merupakan hasil penelitian terapan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Penelitian Terapan Dosen FISIP UNTAN Tahun 2021, dengan harapan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi referensi dalam studi kebijakan publik yang memerlukan pendekatan kolaboratif.

Sinopsis ebook

Tata Kelola Pemerintaha secara bersama sama berkolaborasi atau yang lebih dikenal dengan collabrative governance merupakan ikhtiar mempertemukan berbagai pemangku kepentingan Tata kelola pemerintahan secara berkolaborasi sendiri telah dikembangkan selama beberapa tahun terakhir Ansell dan Gash 2007 543 Di Indonesia anjuran untuk melibatkan seluruh pihak didorong dalam manajemen dan kebijakan publik dalam beberapa aturan yang dibuat pemerintah Antara lain adalah Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ide ide inovasi yang berpola collaborative governance terusmenerus berkembang di berbagai daerah sejalan dengan adanya agenda otonomi daerah Pernyataan ini berdasar pada potret pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di beberapa kota besar mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat secara aktif mulai dari formulasi sampai evaluasi program green and clean hijau dan bersih Praktek yang dilakukan dalam program green and clean lebih dari sekedar pola kerjasama pemerintah swasta KPS sebagaimana yang sering dilakukan oleh pemerintah dalam perencanaan proyek infrastruktur

Setelah membeli, anda dapat membaca konten tersebut melalui aplikasi-aplikasi di bawah ini: