AUDITOR DALAM PERKARA KORUPSI DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN
Sarbudin Panjaitan
Telah di baca oleh 2 pemustaka, dengan total durasi baca 00:00:09
Deskripsi Buku
Buku ini berisikan tentang kewenangan Lembaga Negara untuk menilai dan atau menetapkan kerugian negara dan untuk memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan perkara korupsi di Indonesia berbasis nilai keadilan Dalam buku ini akan terjawab Lembaga Negara manakah sebenarnya yang berwenang untuk menilai dan atau menetapkan kerugian negara dalam perkara korupsi di Indonesia menurut perundangundangan yang berlaku karena dalam prakteknya penanganan perkara korupsi di Indonesia menggunakan tenaga auditor dan saksi ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP bukan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK padahal menurut UUD 1945 dan UU RI No 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan kewenangan itu ada pada BPK bukan BPKP Pada prakteknya penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia baik yang dilakukan oleh Polri Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK untuk menentukan kerugian negara ketiga institusi tersebut meminta auditor dan saksi ahli dari BPKP bukan dari BPK padahal berdasarkan Undang undang atau peraturan yang berlaku yang berwenang untuk menilai dan atau menetapkan kerugian negara dan untuk memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan perkara korupsi adalah BPK bukan BPKPBuku ini berisikan tentang kewenangan Lembaga Negara untuk menilai dan atau menetapkan kerugian negara dan untuk memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan perkara korupsi di Indonesia berbasis nilai keadilan Dalam buku ini akan terjawab Lembaga Negara manakah sebenarnya yang berwenang untuk menilai dan atau menetapkan kerugian negara dalam perkara korupsi di ...Indonesia menurut perundangundangan yang berlaku karena dalam prakteknya penanganan perkara korupsi di Indonesia menggunakan tenaga auditor dan saksi ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP bukan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK padahal menurut UUD 1945 dan UU RI No 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan kewenangan itu ada pada BPK bukan BPKP Pada prakteknya penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia baik yang dilakukan oleh Polri Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK untuk menentukan kerugian negara ketiga institusi tersebut meminta auditor dan saksi ahli dari BPKP bukan dari BPK padahal berdasarkan Undang undang atau peraturan yang berlaku yang berwenang untuk menilai dan atau menetapkan kerugian negara dan untuk memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan perkara korupsi adalah BPK bukan BPKP
