ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM PERBANKAN & PERASURANSIAN SYARIAH DI INDONESIA
Dr. Gemala Dewi, S.H., LL.M.Deskripsi ebook
Sinopsis Buku: Buku ini membahas secara mendalam dan komprehensif berbagai aspek hukum yang terkait dengan dunia perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia. Dalam rangka menghadirkan alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, buku ini mencoba menjelaskan bagaimana lembaga-lembaga perbankan dan perasuransian yang bernuansa Islam dapat menjadi jembatan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan praktik-praktik operasional yang telah lama dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam, khususnya dalam bidang perbankan dan perasuransian. Penulis menjelaskan secara sistematis mekanisme operasional lembaga-lembaga syariah, serta perangkat hukum yang mendukung keberadaan dan penggunaannya dalam masyarakat. Buku ini juga mencoba memperjelas bagaimana kontrak-kontrak yang dibuat dalam kegiatan usaha di bidang perbankan dan perasuransian syariah dapat mencerminkan penerapan ketentuan-ketentuan hukum perikatan Islam secara utuh. Selain itu, buku ini juga menyajikan pandangan tentang tantangan dan peluang dalam pengembangan sektor perbankan dan perasuransian syariah, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan agar konsep ini dapat berkembang secara lebih luas dan berkelanjutan. Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi kalangan dunia usaha, akademisi, serta peminat bidang perbankan dan perasuransian, khususnya dalam konteks hukum Islam.
Sinopsis ebook
Dalam revisi buku ini telah ditambahkan sedikit banyak tentang ketentuan perubahan peraturan perundang undangan terutama di bidang perbankan setelah dikeluarkannya UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan di bidang asuransi setelah berlakunya UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya hingga saat ini Walaupun di sana sini masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan teknis pada beberapa bab awal Bab II dan III dikarenakan adanya kendala dalam pengiriman revisi ke penerbit Mudah mudahan dengan diberikannya suplemen dari ketentuan perundang undangan terbaru khususnya setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan OJK diharapkan kelemahan tersebut dapat teratasi